tabsrecent(list)/OPINI
ADS



SUARASOSMED -  Foto Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan patung tokoh komunis asal Rusia, Lenin, ramai dibahas di media sosial. Fadli pun mengungkap alasan dia berfoto bersama patung itu dan menyebut Lenin sebagai 'kamerad'.

Fadli berpose dengan patung Lenin pada 2002 di museum patung lilin Madame Tussaud, London, Inggris. Dia mengaku tidak cuma berfoto dengan Lenin, tapi juga dengan tokoh lain, di antaranya Mahatma Gandhi.

"Kenapa ada foto dengan Lenin? Ya saya suka saja, karena saya kan memang mempelajari. Saya mempelajari Lenin, saya mempelajari Stalin. Saya kan (kuliah) sastra Rusia," ucap Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Fadli Zon Ungkap Alasan Foto Bareng 'Kamerad Lenin'Foto Fadli Zon yang beredar di Twitter


Fadli kemudian mengunggah foto itu di Facebook dengan memberi caption 'Dengan Kamerad Lenin di Madame Tussaud'. Dia lalu menjelaskan makna 'kamerad' yang disematkan ke Lenin.

"Kamerad itu kan artinya, ada juga dalam bahasa Rusia, itu tabaris/tawaris, tapi kamerad itu ya seperti 'bung' gitu," ucap Waketum Gerindra ini.

Foto lama Fadli Zon yang mendatangi Karl Max juga ramai disebarkan lagi. Dia mengaku memang punya hobi berziarah, mulai dari makam Lenin, makam nabi, hingga makam musisi.
[ads-post]
"Karena saya datang ke situ mereka adalah orang-orang yang ada di dalam sejarah dan yang saya pelajari konteksnya. Hanya itu," ujar Fadli.

Meski ziarah, Fadli menepis itu berarti dia mengidolakan semua tokoh tersebut. Seperti Stalin, Fadli mengaku tidak mengidolakan Stalin meski mendatangi makam dan hafal sejarahnya.

Walaupun berfoto bareng patung tokoh komunis, Fadli menegaskan dia antikomunis. "Saya antikomunis kok, saya dari dulu antikomunis. Mereka tahu dan bahkan yang ngelawan kelompok komunis saya juga salah satunya. Tapi kalau saya mempelajari itu karena bidang studi saya sastra Rusia," tutur Fadli.

Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut
Sumber Berita : DETIK
Judul Asli :



SUARASOSMED - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melayangkan surat panggilan kepada Jonru Ginting. Panggilan tersebut terkait laporan yang dibuat Muannas Al Aidid terhadap Jonru atas tudingan telah menyebarkan ujaran kebencian.

"Sudah (dipanggil) tapi belum datang, nanti kami agendakan kembali," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/9/2017).

Argo menambahkan, surat panggilan tersebut dilayangkan pada Minggu (24/9/2017) kemarin. Namun, hingga saat ini polisi belum mendapat penjelasan dari pihak Jonru soal ketidakhadirannya memenuhi panggilan.

"Belum ada penjelasannya kenapa yang bersangkutan tidak hadir," kata Argo.

Dihubungi secara terpisah, Jonru mengaku sudah menerima surat panggilan tersebut. Namun, dia tidak dapat memenuhi panggilan itu.

"Iya, sudah ada (panggilan dari kepolisian), jadwal hari ini jam 15.30 WIB tapi karena ada acara lain tadi tim pengacara saya sudah meminta untuk diundur Kamis, 28 September," kata Jonru.
[ads-post]
Jonru beralasan tak bisa memenuhi panggilan polisi karena ada urusan keluarga.

Muannas Al Aidid melaporkan Jonru Ginting ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/8/2017). Laporan ini diterima polisi dalam laporan bernomor: LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus.


Dalam laporan itu, polisi menyertakan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muannas menilai, posting-an Jonru di media sosial sangat berbahaya. Menurut dia, jika dibiarkan, ujaran kebencian yang diungkapkan Jonru dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Sedangkan Polemik Jonru Di Laman Detik Seperti Ini.


Nah Sedangkan Komentar Di Facebook Page Si Jonru Seperti ini



Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut
Sumber Berita : KOMPAS
Judul Asli :



SUARASOSMED - 
Kasus pembubaran ibadah Sabtu Ceria oleh seorang penghuni di Rusun Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu lalu, akhirnya di mediasi oleh kepolisian. Meski telah berdamai, kasus ini tetap diproses hukum.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria dengan penuh emosi dan membawa senjata tajam membuat warga, terutama anak-anak, takut dan membubarkan diri. Sempat terjadi ketegangan di antara warga yang tak terima perbuatan Joker. Tak terima, seorang warga melaporkan kejadian ini ke kantor polisi.

Seperti ditayangkan Liputan6 Siang SCTV, Senin (25/9/2017), hari Minggu, Kapolres, Jakarta Timur dan kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, datang untuk memediasi warga. Dalam mediasi, Joker, sang pelaku, akhirnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf.
[ads-post]
Meski telah menyesal, Kepala Dinas Perumahan mengingatkan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya jika masih ingin tinggal di rusun. Meski telah dimediasi, proses hukum masih terus berjalan. Joker saat ini tengah diperiksa di Polres Jakarta Timur.

Beragamnya latar belakang penghuni rusun membuat perselisihan sangat rentan terjadi. Toleransi dan pengertian terhadap sesama dalam beraktivitas menjadi hal yang sangat penting.

SIMAK BERITANYA


Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut
Sumber Berita : LIPUTAN6
Judul Asli :



SUARASOSMED -  Ketua Setara Institute Hendardi meminta Presiden Joko Widodo hati-hati dalam menyikapi manuver yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/9/2017).

"Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," tambah dia.

Hendardi mengatakan, penyampaian informasi intelijen oleh Panglima TNI di ruang publik menyalahi kepatutan.

Pasalnya, tugas intelijen hanya mengumpulkan data dan informasi untuk Presiden.

"Panglima TNI jelas a historis dengan hakikat reformasi TNI baik yang tertuang dalam TAP MPR, Konstitusi RI maupun dalam UU TNI dan UU Pertahanan," kata Hendardi.

Hendardi menambahkan, pernyataan Panglima TNI menunjukkan teladan buruk bagi prajurit. Prajurit TNI selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan Polri.

Langkah itu dilakukan untuk menghindari konflik polisi dan tentara seperti yang kerap terjadi.

Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI.

(baca: Fadli Zon Minta Panglima TNI Klarifikasi soal Pernyataan 5.000 Senjata Api)

Hendardi melihat, belakangan ini Gatot terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI.

"Selain isu PKI, pemutaran film G30SPKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya, adalah akrobat politik Panglima TNI yang sedang mencari momentum politik untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun," kata Hendardi.

Hendardi menilai, cara Gatot Nurmantyo memimpin TNI adalah yang terburuk sepanjang era reformasi.

Bukan karena melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan secara terbuka, tetapi karena membawa kembali TNI berpolitik.

"Bahkan dengan mengorbankan koeksistensi antarinstitusi negara seperti Polri, BIN, dan Kemenhan," ucap Hendardi.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

"Data-data kami, intelijen kami akurat," ucapnya.

"Bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya bintang-bintang di sini bersih. Ada yang punya keinginan dengan cara amoral unutk mendapat jabatan," ucap Panglima.
[ads-post]
Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

"Seribu persen itu benar kata-kata saya," ucap Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu malam.

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

"Saya tidak pernah 'press release' (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Gatot.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut
Sumber Berita : KOMPAS
Judul Asli :



SUARASOSMED - PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantori, lembaga intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata.

"Benar, ada kontrak dengan PT Pindad untuk BIN, 517 (pucuk senjata)," kata Bayu kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).

Bayu mengatakan, 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim.

(baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

Selain itu, lanjut Bayu, Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5000 pucuk.

"Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada," kata dia.

Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI.

"Speknya berbeda dari TNI, non militer lah," kata dia.

(baca: Sebar Isu Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI Dinilai Sedang Berpolitik)

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

"Data-data kami, intelijen kami akurat," ucapnya.

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan pernyataan soal pembelian senjata tersebut tidak benar.

Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima TNI dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan.

"Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
[ads-post]
Wiranto membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.

"Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu," kata Wiranto.

Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.

"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri," katanya.

Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.

"Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah," ungkap dia.

Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut
Sumber Berita : KOMPAS
Judul Asli :

KOMENTAR FB

Komentar Dengan Facebook, Ingat Semua Komentar Adalah Tanggung Jawab Masing Masing Pribadi, Gunakanlah Dengan Penuh Tanggung Jawab Dan Bijaksana, Terima Kasih

Berita Tambahan

tabsrecent(list)/WORLD,EKONOMI,Beritanya,INTERMEZO

Warta Bali

{facebook#https://www.facebook.com/wartabali.net} {twitter#https://twitter.com/RUMAHINJECT} {google#https://plus.google.com/+WartaBali} {pinterest#https://www.pinterest.com/rustammartir} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCjfr-Lp3hSBISs8BGUsb8vA} {instagram#https://www.instagram.com/wartabalinet/}

About Me

My photo

WartaBali.NET - Media Informasi Yang Merupakan Kumpulan Informasi Untuk Dari Kami Untuk Kita Semua - Selalu Ikuti Perkembangannya - Jangan Ragu Untuk Bookmark Buat Kalian Semua Pengunjung Halaman Ini !! - Jangan Lupa Referensikan Wartabali.net Kepada Seluruh Temanmu Dan Terus Support Kami
Powered by Blogger.